Belanja Peringkat Internasional (QS WUR dan THE WUR) oleh PTN-BH

 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia dihadapkan pada mandat ganda: mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi nasional serta mengakselerasi rekam jejak akademik di panggung global melalui pemeringkatan universitas kelas dunia, seperti Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) dan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR). Otonomi pengelolaan akademik dan non-akademik yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 memberikan keleluasaan bagi PTN-BH untuk mengalokasikan dan mengelola dana operasional secara mandiri. Namun, tuntutan internasionalisasi berimplikasi langsung pada komitmen pendanaan yang sangat besar.  

 

Analisis komprehensif terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Laporan Kinerja di berbagai PTN-BH terkemuka—seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)—menunjukkan bahwa intervensi finansial untuk mendongkrak peringkat dunia disalurkan melalui mata anggaran World Class University (WCU) dan skema insentif strategis lainnya.   

 

Arsitektur Anggaran PTN-BH dan Proporsi Pos Belanja Pemeringkatan

 

Total postur anggaran belanja (RKAT) pada perguruan tinggi kelas atas berstatus PTN-BH di Indonesia saat ini berada pada kisaran Rp1,2 Triliun hingga Rp2,44 Triliun per tahun. Struktur pembiayaan ini ditopang oleh dua komponen utama: porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—melalui Bantuan Pendanaan PTN-BH (BPPTNBH) serta Gaji/Tunjangan PNS—dan porsi Penerimaan Selain APBN (Non-APBN) yang mencakup Pendapatan Biaya Pendidikan, Kerjasama Tri Dharma, Hasil Usaha PTN-BH, serta Pengelolaan Dana Abadi. 

 

Mekanisme penyaluran dana WCU berakar dari alokasi pendapatan internal selain APBN yang digabungkan dengan insentif Kinerja Utama dari Kementerian. Alokasi dana ini kemudian dipecah ke dalam berbagai program operasional, mulai dari insentif publikasi riset, penyediaan akses database ilmiah global, perekrutan tenaga pendidik asing, hingga pendampingan tata kelola dan sistem informasi.

 

Pengalokasian dana khusus untuk percepatan World Class University (WCU) umumnya mengambil porsi antara 8% hingga 14% dari total penerimaan Selain APBN institusi. Sebagai contoh, Universitas Diponegoro mematok alokasi pendanaan WCU sebesar Rp211,05 Miliar pada RKAT TA 2025, meningkat dari angka Rp178,73 Miliar pada RKAT Perubahan 2024. Sementara itu, Universitas Padjadjaran memetakan sekitar 21% dari total anggaran tahunannya (sekitar Rp325,5 Miliar dari RKAT Rp1,55 Triliun) untuk program prioritas yang mencakup hibah WCU, peningkatan rekognisi akademik, riset, dan hilirisasi.   

Nama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)	Total Anggaran Tahunan (RKAT)	Alokasi Khusus Program WCU / Rekognisi Internasional	Porsi Sumber Pembiayaan Utama WCU	Catatan Peringkat & Target Strategis
Universitas Diponegoro (UNDIP)	Rp2,44 Triliun (2025)	Rp211,05 Miliar (2025)	Selain APBN – Pendapatan Tahun Berjalan	Akselerasi menuju Top 500 QS WUR
Universitas Padjadjaran (UNPAD)	Rp1,55 Triliun (2023)	~Rp325,50 Miliar (21% RKAT)	Selain APBN (65%) & APBN (35%)	Target QS 2026 Peringkat 515
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Rp2,27 Triliun (2025)	Rp82,12 Miliar (Porsi BPPTNBH Murni)	BPPTNBH & Non-PNBP Biaya Pendidikan	Program Kerjasama & Transisi RAISE
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Rp1,20 Triliun+ (2024)	Rp106,02 Miliar (Komponen BPPTNBH)	BPPTNBH & Pendapatan Mandiri	Ranking #1 Indonesia Bidang Education (QS)
Universitas Sebelas Maret (UNS)	Rp1,80 Triliun+ (2025)	Terintegrasi dalam Block Grant IKU/WCU	APBN & Penerimaan Usaha PTN-BH	Peringkat 1001-1200 QS WUR 2025

  

Breakdown Belanja Berdasarkan Indikator Metrik Pemeringkatan Global

 

Untuk menaikkan indikator kinerja dalam metodologi QS WUR dan THE WUR, PTN-BH menguraikan anggaran WCU ke dalam pemenuhan kriteria ekosistem akademik global. Metodologi QS WUR, misalnya, bertumpu pada Academic Reputation (30%), Citations per Faculty (20%), Faculty Student Ratio (10%), Employer Reputation (15%), International Faculty Ratio (5%), International Student Ratio (5%), International Research Network (5%), Employment Outcomes (5%), dan Sustainability (5%).   

 

Dokumen RKAT Universitas Diponegoro 2025 ( https://ppid.undip.ac.id/wp-content/uploads/2025/08/RKAT-TA-2025-FINAL-PLENO-FIX-TTD.pdf ) memberikan gambaran operasional mengenai besaran investasi finansial yang dialokasikan pada tiap-tiap indikator penentu posisi perankingan internasional tersebut.   

 

Indikator Target Pemeringkatan (QS/THE)	Nilai Anggaran Dialokasikan (Rupiah)	Output & Aktivitas Operasional Utama yang Dibiayai
Faculty Student Ratio (FSR) Score	Rp71.494.526.976	Rekrutmen dosen bergelar S3, rasio dosen-mahasiswa, peningkatan gaji/remunerasi setara industri.
Paper per Faculty & Research Output	Rp40.654.384.500	Hibah penelitian bereputasi, bantuan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus/WoS.
International Research Network (IRN) Score	Rp28.261.469.000	Konsorsium riset internasional, kolaborasi joint research (RKI PTNBH), dan joint publication.
Mahasiswa Luar Prodi / Mobilitas MBKM	Rp28.420.070.200	Outbound student mobility, pertukaran mahasiswa internasional, program kredit transfer internasional.
International Faculty Ratio (IFR) Score	Rp12.542.743.112	Insentif visiting professor, dosen tamu asing bergelar PhD, adjunct professor internasional.
International Student Ratio (ISR) Score	Rp11.354.465.000	Beasiswa mahasiswa asing, perekrutan mahasiswa internasional, kelas internasional ber-bahasa Pengantar Inggris.
Citation per Faculty (CF) Score	Rp5.462.220.000	Program percepatan sitasi, insentif sitasi tanpa self-citation, proofing, dan pendampingan review.
Sustainability Score	Rp5.294.394.992	Program kampus hijau, implementasi SDGs, audit efisiensi energi untuk partisipasi THE Impact Rankings.
Academic Reputation (AR) Score	Rp4.603.750.500	Peer review networking, penyelenggaraan international conference, branding kampus ke akademisi global.
Employer Reputation (ER) Score	Rp2.393.007.000	Survei pengguna lulusan internasional, tracer study, penguatan jaringan kemitraan industri global.
Employment Outcomes (EO) Score	Rp577.168.000	Program inkubasi karir lulusan, penguatan jejaring alumni global, pemetaan daya serap industri.
TOTAL ANGGARAN WCU	Rp211.058.199.280	Total Komitmen Pembiayaan WCU Terkonsolidasi (2025) [cite: 1]

  

Estimasi Rata-Rata Biaya Spesifik Operasional Pemeringkatan

 

Pertanyaan mendasar dalam perencanaan keuangan PTN-BH adalah besaran pengeluaran operasional taktis untuk variabel teknis, seperti langganan basis data ilmiah, insentif riset, perangkat lunak (software), sistem aplikasi pemeringkatan, serta jasa konsultan.

Langganan Database Ilmiah Bereputasi (Scopus, Web of Science, ScienceDirect).

 

Untuk mendorong kuantitas dan kualitas sitasi, PTN-BH wajib menyediakan akses literatur dunia bagi seluruh civitas akademika. Pengadaan lisensi portal basis data riset bereputasi tinggi (seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, IEEE, Wiley) menyedot anggaran antara Rp10 Miliar hingga Rp25 Miliar per tahun untuk satu universitas berukuran besar.

 

Biaya langganan ini ditetapkan dalam mata uang asing (USD atau EUR). Mengingat asumsi makro rupiah dalam RKAT PTN-BH dipatok pada kisaran Rp16.000/USD, lonjakan kurs Dolar AS menciptakan tekanan anggaran yang signifikan, merusak proyeksi pengeluaran operasional perpustakaan, dan memaksa re-alokasi dana dari pos belanja lain.

 

Insentif Riset, Publikasi Jurnal Q1–Q4, dan Sitasi

 

Inisiatif paling agresif yang dijalankan PTN-BH adalah pemberian dana hibah langsung dan insentif tunai untuk publikasi terindeks Scopus/Web of Science. Berdasarkan standar tarif operasional (seperti SK Rektor UNJ atau Panduan EQUITY Universitas Syiah Kuala), insentif tunai publikasi pada jurnal internasional bereputasi Open Access kategori Scopus Q1 by subject berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000 per artikel.

 

Hibah Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) PTNBH yang melibatkan kerja sama antar-PTN-BH dan perguruan tinggi mitra luar negeri dipatok hingga Rp100.000.000 - Rp150.000.000 per proposal. Bantuan operasional bimbingan bersama (joint supervision) dengan profesor luar negeri dianggarkan sekitar Rp4.000.000 per karya akhir. Sementara itu, alokasi anggaran penanganan dan peningkatan akumulasi sitasi dalam satu universitas besar disiapkan hingga belasan miliar Rupiah (sebagaimana UNDIP mengalokasikan Rp15,95 Miliar khusus untuk peningkatan sitasi dan Rp19,71 Miliar untuk biaya submit publikasi).   

 

Perangkat Lunak, Aplikasi Tracking System, dan Infrastruktur Digital

 

Untuk memantau performa IKU dan metrik pemeringkatan secara real-time, PTN-BH membangun dan memperbarui sistem informasi internal. Pengembangan modul aplikasi berbasis web yang terintegrasi (contoh: ekosistem modul myITS atau Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa/UB) membutuhkan pembiayaan berskala. Pengadaan perangkat lunak riset (seperti lisensi Turnitin, Grammarly for Campus, NVivo, SPSS, STATA) ditambah dengan biaya software development atau custom application untuk tracking system pemeringkatan menguras anggaran berkisar antara Rp1,0 Miliar hingga Rp4,0 Miliar per tahun bergantung pada skala pengembangan.   

 

Jasa Konsultan Strategis Pemeringkatan, QS Stars, dan Akreditasi Internasional

 

Kehadiran pihak ketiga atau konsultan luar digunakan untuk gap analysis, pendampingan pengisian data Quacquarelli Symonds/Times Higher Education, hingga penataan ulang kelembagaan (institutional re-design). Untuk kegiatan spesifik seperti penyusunan road map, pembuatan dokumen strategis, atau pendampingan unit teknis, biaya konsultan berkisar dari Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000 per kontrak/kegiatan.  

 

Untuk paket layanan konsultasi tingkat institusi yang mencakup QS Stars Rating, akses data analitik QS/THE (Benchmarking tools), serta konsultasi pendampingan percepatan reksatorasi bereputasi, PTN-BH merogoh kocek antara Rp1,5 Miliar hingga Rp5,0 Miliar per tahun. Untuk proses akreditasi internasional program studi (seperti ASIIN, FIBAA, ABEST21) yang menopang metrik reputasi global, PTN-BH mengeluarkan biaya penyiapan borang, simulated site visit, hingga honorarium assesor luar negeri rata-rata Rp300 Juta hingga Rp800 Juta per program studi (seperti UNDIP yang mengalokasikan Rp1,71 Miliar untuk paket akreditasi internasional beberapa prodi).   

 

Model Estimasi Rata-Rata Belanja Tahunan PTN-BH Kluster Utama

 

Berdasarkan konsolidasi data empiris dari berbagai laporan RKAT, dapat disimulasikan model rata-rata alokasi belanja tahunan yang dikeluarkan oleh satu PTN-BH Kluster Utama (Top Tier) di Indonesia untuk mendongkrak dan mempertahankan peringkat pada pemeringkatan QS WUR dan THE WUR.

 

Kategori Belanja Akselerasi Pemeringkatan	Rata-rata Anggaran Tahunan (Rentang IDR)	Persentase terhadap Total Belanja Pemeringkatan	Fokus Penggunaan Utama
Insentif Publikasi, Sitasi, & Hibah Riset WCU	Rp35,00 M - Rp65,00 Miliar	~30%	Reward publikasi Scopus Q1-Q4, insentif sitasi, hibah kolaborasi riset RKI PTNBH.
Mobilitas Internasional Dosen & Mahasiswa	Rp30,00 M - Rp60,00 Miliar	~25%	Mobility MBKM, pertukaran mahasiswa, insentif visiting professor, adjunct professor.
Perekrutan & Pengembangan SDM Akademik (FSR)	Rp25,00 M - Rp50,00 Miliar	~20%	Percepatan studi S3 dosen, rekrutmen dosen berkualifikasi tinggi, penyesuaian rasio FSR.
Langganan Database & Konsorsium Jurnal	Rp12,00 M - Rp25,00 Miliar	~10%	Akses ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IEEE, Springer, Wiley.
Akreditasi Internasional Program Studi	Rp5,00 M - Rp15,00 Miliar	~6%	Sertifikasi dan akreditasi prodi (ASIIN, FIBAA, AACSB, ABEST21).
Reputasi Akademik & Employer Brand Survey	Rp3,00 M - Rp8,00 Miliar	~4%	Kampanye reputasi institusi, konferensi internasional, tracer study alumni global.
Jasa Konsultan Strategis, Rating, & Benchmarking	Rp1,50 M - Rp5,00 Miliar	~3%	Konsultan pemeringkatan, langganan portal analitik QS/THE, konsultasi institusional.
Perangkat Lunak, Aplikasi, & Sistem Pemeringkatan	Rp1,00 M - Rp4,00 Miliar	~2%	Aplikasi tracking IKU/WCU, lisensi software analisis data & anti-plagiarisme.
TOTAL ESTIMASI BELANJA PER TAHUN	Rp113,50 M - Rp232,00 Miliar	100%	Belanja Investasi Pemeringkatan Per PTN-BH Utama

  

Dinamika Finansial, Risiko Kurs, dan Prospek Berkelanjutan

 

Analisis mendalam terhadap tren penganggaran PTN-BH menunjukkan pergeseran paradigma investasi akademik yang memicu sejumlah implikasi kelembagaan.

 

Pergeseran Strategi: Dari Volume Artikel Murni ke Dampak Sitasi

 

Pada periode awal transformasi PTN-BH (2015–2020), belanja pemeringkatan didominasi oleh pemberian insentif berbasis kuantitas (jumlah artikel terindeks Scopus). Namun, data RKAT terbaru menunjukkan re-orientasi strategi. Publikasi yang masif tanpa diiringi angka sitasi yang seimbang terbukti kurang efektif mendongkrak peringkat secara berkelanjutan. 

 

Oleh karena itu, universitas seperti UNPAD dan UNDIP kini mengalokasikan porsi anggaran WCU secara eksponensial ke International Research Network (IRN) dan Citations per Faculty (CF). Dana dialihkan dari sekadar membayar insentif artikel murni menuju ke pembentukan konsorsium riset global yang menjamin sitasi tinggi secara alami.

 

Kerentanan terhadap Gejolak Makroekonomi dan Valuta Asing

 

Mayoritas komponen belanja World Class University bertransaksi menggunakan mata uang asing (USD/EUR). Langganan database ilmiah bereputasi, pendaftaran akreditasi internasional, biaya rekrutmen visiting professor, hingga biaya perjalanan riset luar negeri sangat sensitif terhadap depresiasi Rupiah.

 

Ketika nilai tukar rupiah melemah melebihi asumsi makro tahunan (misalnya menembus di atas Rp16.000/USD), PTN-BH mengalami defisit anggaran operasional tersembunyi. Hal ini memaksa manajemen universitas menyerap defisit tersebut melalui pendapatan usaha internal atau penyesuaian anggaran operasional non-akademik.   

 

Implikasi Kemandirian Finansial dan Beban Operasional

 

Mengingat alokasi Bantuan Pendanaan PTN-BH (BPPTNBH) dari pemerintah pusat cenderung konstan atau mengalami penyesuaian efisiensi, beban pembiayaan percepatan WCU sebesar Rp110 Miliar – Rp230 Miliar per tahun harus ditutup oleh pendapatan Selain APBN.

 

Keadaan ini memicu dorongan kuat bagi PTN-BH untuk mengoptimalkan monetisasi aset, memperluas kemitraan industri, serta meningkatkan penerimaan dari jalur mahasiswa mandiri dan program sarjana/ascasarjana internasional. Ketergantungan pemeringkatan global pada penerimaan mandiri institusi menuntut tata kelola keuangan yang transparan agar tujuan akselerasi reputasi dunia tidak mengorbankan keterjangkauan biaya pendidikan nasional.   

 

Penutup

 

Akselerasi peringkat perguruan tinggi di Indonesia menuju panggung Top 500 dunia melalui saluran pemeringkatan QS WUR dan THE WUR merupakan upaya berbiaya tinggi (capital-intensive). Rata-rata satu PTN-BH kluster utama di Indonesia menghabiskan anggaran antara Rp113,5 Miliar hingga Rp232 Miliar setiap tahunnya khusus untuk mendukung komponen-komponen pemeringkatan internasional.   

 

Porsi belanja terbesar terserap pada program insentif dan hibah riset kolaborasi global, mobilitas internasional (mahasiswa dan dosen), perbaikan rasio dosen berpendidikan S3, serta langganan basis data ilmiah bereputasi. Sementara pengeluaran taktis seperti insentif publikasi per artikel (Rp5–15 Juta), jasa konsultan (Rp1,5–5 Miliar/tahun), serta sistem aplikasi pemeringkatan (Rp1–4 Miliar) berfungsi sebagai instrumen pendukung operasional.   

 

Referensi:

 

1. Universitas Diponegoro (UNDIP)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT Perubahan I TA 2024)

Tautan: https://ppid.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/10/RKAT-Perubahan-I-TA-2024_compressed.pdf

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Judul: Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2018

Tautan: https://ugm.ac.id/downloads/USULAN%20RKAT%202018%20-%20FINAL.pdf

3. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun Anggaran 2026

Tautan: https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/05/Download-PDF-RKAT-UNPAD-2026-Rencana-Kerja-dan-Anggaran-Tahunan-RKAT-Universitas-Padjadjaran-Tahun-Anggaran-2026.pdf

4. Universitas Sumatera Utara (USU)

Judul: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020

Tautan: https://konten.usu.ac.id/storage/satker/0/usuacid/arsip/lakip/LAKIP%20USU%20TAHUN%202020.pdf

5. Universitas Negeri Malang (UM)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH Tahun 2023

Tautan: https://um.ac.id/wp-content/uploads/2023/04/RKAT-PTNBH-UM-2023.pdf

6. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PTN-BH Tahun 2024

Tautan: https://ppid.upi.edu/wp-content/uploads/2024/10/RKA-UPI-PTN-BH-Tahun-2024.pdf

7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025

Tautan: https://www.its.ac.id/ppid/wp-content/uploads/sites/68/2025/11/RKAT-2025.pdf

8. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025

Tautan: https://ppid.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/09/RKAT_2025_UNS.pdf

9. CampusNet

Judul Artikel: Rupiah Melemah, Biaya Kuliah Bakal Makin Mahal?

Tautan: https://campusnet.news/rupiah-melemah-biaya-kuliah-bakal-makin-mahal/

10. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Judul: SK Rektor No. 1206 Tentang SBML UNJ pada Program Equity Tahun 2025

Tautan: https://saku.unj.ac.id/storage/lampiran_pengumuman/f_202510090115_sk-rektor-no-1206-ttg-sbml-unj-pada-program-equity-tahun-2025-stempel-1.pdf

11. Universitas Jember (UNEJ)

Judul: Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU Tahun Anggaran 2025–2029

Tautan: https://ppid.unej.ac.id/wp-content/uploads/2025/10/RSB-BLU-UNEJ-2025-2029.pdf

12. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Judul: Rencana Operasional Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya (FBSB) Tahun 2025

Tautan: https://penjamu.fbs.uny.ac.id/sites/penjamu.fbs.uny.ac.id/files/2026-01/RENCANA%20OPERASIONAL%20FBSB%20TAHUN%202025.pdf

13. Universitas Syiah Kuala (USK)

Judul: Peraturan Rektor No. 44 Tahun 2025 tentang Panduan Enhancing Quality Education for International Univ

Tautan: https://singkat.usk.ac.id/g/acVEXg00xS

14. Universitas Brawijaya (UB)

Judul: Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran (FKUB) Tahun 2022

Tautan: https://fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2024/10/Laporan-Kinerja-FKUB-Tahun-2022-.pdf

15. Universitas Indonesia (UI)

Judul: Laporan Kinerja UI untuk Kemendikbudristek Tahun 2023

Tautan: https://id.scribd.com/document/802084094/Laporan-Kinerja-UI-Untuk-Kemendikbudristek-Tahun-2023

16. Universitas Negeri Malang (UM)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2026

Tautan: https://um.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/RKAT-UM-2026-ttd-scan.pdf

17. Dokumen Publik (Scribd)

Judul: Lampiran Pidato Kenegaraan 2014

Tautan: https://id.scribd.com/document/397288909/Lampid-2014-pdf

18. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Judul: Borang Akreditasi Universitas Padjadjaran 2018

Tautan: https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/BORANG-UNPAD-2018.pdf

19. Universitas Airlangga (UNAIR)

Judul: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Tautan: https://ppid.unair.ac.id/wp-content/uploads/2025/05/Rencana-Kerja-dan-Anggaran.pdf

 

Ranking (Lagi): Mengapa Kita Tidak Pernah Belajar?

Ikut dalam perdebatan otentisitas (asli vs. palsu) antar-lembaga pemeringkatan justru mengalihkan perhatian dari masalah struktural yang sesungguhnya: perguruan tinggi saat ini mengalami "fetisisme terhadap ranking". 

Heran juga. Di saat sistem ranking atau peringkat kelas resmi sudah ditiadakan di buku rapor pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), pendidikan tinggi malah semakin getol berorientasi pada ranking. Format rapor SD hingga SMA saat ini berfokus pada pencapaian kompetensi individu siswa dan perkembangan proses belajar, bukan lagi perbandingan skor antar siswa. Mengapa pendidikan tinggi malah menstandarisasi dan mengglorifikasi perbandingan skor antar dosen, antar mahasiswa, dan antar kampus yang diciptakan/dihadirkan oleh agensi pemeringkatan internasional komersial?

Akibat dari "fetisisme" itu, universitas dipaksa memprioritaskan alokasi anggaran untuk mengejar indikator-indikator tersebut dibanding mendanai riset-riset akar rumput yang dibutuhkan masyarakat lokal.

Sebuah universitas merasa berkualitas hanya karena peringkatnya naik beberapa tingkat di indeks internasional, meskipun fasilitas pengajaran dasarnya terbengkalai, beban mengajar dosen berlebihan, atau tingkat kesejahteraan akademisinya rendah. Angka persentase keterserapan kerja lulusan (misalnya "87,2% dalam waktu 12–15 bulan") diperlakukan seolah-olah menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Faktanya, lembaga pemeringkatan swasta global pada dasarnya adalah entitas bisnis komersial. Strategi pertumbuhan bisnis mereka bertumpu pada penciptaan arena kompetisi baru secara terus-menerus dan pengkomoditasan jasa konsultansi pendukung. 

Kelemahan atau ketakutan kampus akan penurunan peringkat dimanfaatkan oleh agensi untuk menjual paket solusi. Monetisasi ini mencakup beberapa lini bisnis utama, seperti audit dan rating berbayar, kemitraan acara (seperti konferensi tingkat tinggi) dan promosi bersponsor, sampai dengan layanan konsultansi dan analisis data.

Agensi pemeringkat menjual akses ke platform data analitis canggih serta layanan konsultansi tatap muka. Pimpinan universitas membayar biaya yang signifikan untuk mendapatkan rekomendasi tentang indikator mana yang harus ditingkatkan agar peringkat mereka naik pada edisi tahun berikutnya. Agensi juga menjual perangkat lunak manajemen pendidikan tinggi (Software-as-a-Service/SaaS) untuk mengelola mobilitas internasional, kerja sama akademik, dan sistem perekrutan mahasiswa internasional. Produk ini dipasarkan sebagai alat bantu otomatisasi yang terintegrasi dengan kriteria penilaian pemeringkatan mereka).

Salah satu jalan keluarnya, pemerintah perlu merevisi Keputusan Menteri terkait IKU (indikator kinerja utama) perguruan tinggi dengan menghapus target-target eksplisit yang mengikat kinerja universitas pada posisi pemeringkatan apapun. Dana padanan (matching fund) atau insentif perguruan tinggi tidak boleh lagi didasarkan pada lonjakan peringkat di lembaga pemeringkat komersial, melainkan pada dampak nyata riset terhadap penyelesaian masalah nasional, kedaulatan pangan, energi, kesehatan, dan inklusivitas akses pendidikan.

Photo by Suoerix on Unsplash

Pemerintah dan badan akreditasi (BAN-PT/LAM) perlu mengganti sistem penilaian tunggal dengan Matriks Evaluasi Terpilah (Unbundled) yang mengukur kinerja kampus dalam enam dimensi mandiri tanpa digabungkan:

(1) Pengajaran dan keadilan akses, yang mengukur mutu pembelajaran, rasio keterjangkauan biaya kuliah, dan tingkat keberagaman sosial-ekonomi mahasiswa.

(2) Riset terapan dan kontekstual, yang mengukur sejauh mana hasil penelitian digunakan oleh masyarakat lokal dan industri dalam negeri.

(3) Kesejahteraan dan kebebasan akademik, yang mengukur tingkat perlindungan hak-hak dosen, rasio beban kerja, dan jaminan kebebasan mimbar akademik.

(4) Sumbangan pengetahuan terbuka, yang mengukur jumlah pengetahuan dan praktik sains yang dibuka secara bebas untuk publik.

(5) Demografi & inklusivitas keadilan sosial mahasiswa, yang mengukur seberapa besar kampus mampu mengangkat lulusan dari latar belakang ekonomi lemah  untuk mendapatkan pekerjaan yang memutus rantai kemiskinan keluarga.

(6) Dampak keilmuan & manfaat pekerjaan alumni bagi publik, yang mengukur sejauh mana ilmu yang dipelajari di kampus diterapkan mahasiswa/lulusan dalam pekerjaan serta kontribusi pekerjaan tersebut bagi sektor-sektor publik yang vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. 

Selain itu, akreditasi dapat menggunakan skenario kasus konkret (stylized vignettes) untuk menilai tata kelola dan dampak pengabdian masyarakat, sehingga meminimalkan manipulasi data administratif oleh manajemen universitas. Optimalisasi indeks publik yang transparan dan bebas dari komersialisasi harus dilakukan, di mana penilaian kualitatif oleh sejawat (peer review) mendapat bobot lebih tinggi ketimbang sekadar kalkulasi matematis seperti jumlah sitasi.

Dampak utama dari di-unbundle atau dibongkarnya sistem pemeringkatan tunggal (bundled ranking) adalah terhentinya penyeragaman paksa (institutional isomorphism) dan terbukanya ruang bagi diversitas keunggulan perguruan tinggi.  

Selama ini, bundled ranking memaksa seluruh kampus—baik universitas negeri raksasa, perguruan tinggi swasta, politeknik vokasi, hingga kampus di daerah terpencil—untuk mengejar satu cetak biru yang sama: menjadi Western-style Research University. Ketika indikator dibongkar menjadi matriks profil mandiri berbasis kerangka Unbundled Assessment, dampak mendasar yang muncul antara lain:  

(1) Efisiensi anggaran dan fokus kinerja. Kampus tidak lagi membuang puluhan ribu dolar anggaran untuk membeli paket konsultansi atau sertifikasi audit demi mendongkrak skor agregat. Anggaran dialokasikan langsung untuk penguatan laboratorium, beasiswa, dan kesejahteraan dosen.  

(2) Eliminasi "gimmick" dan manipulasi data. Kampus tidak perlu lagi melakukan strategi "menyisihkan dan menonjolkan" suatu indikator tertentu secara terisolasi demi membangun narasi promosi. Melainkan, profil kampus ditampilkan secara transparan dalam bentuk peta kekuatan (radar plot).  

(3) Pengakuan atas relevansi sosial dan keunikan misi. Kampus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka berhasil menjalankan misi khususnya, bukan berdasarkan seberapa mirip mereka dengan universitas kaya di negara maju.  

Ilustrasi konkret pesona masing-masing kampus setelah pemeringkatan di-unbundle, sebagai berikut:

Dengan sistem "Unbundled Assessment" yang saya usulkan, tidak ada lagi satu gelar "Kampus Nomor 1" yang memonopoli keunggulan. Setiap kampus memperlihatkan pesona dan dampaknya secara spesifik:

1. Politeknik dan Institut Vokasi 

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Banyak kali berada di posisi bawah atau bahkan tidak masuk hitungan karena angka sitasi jurnal ilmiah dan jumlah dosen bergelar Profesor/Doktor kalah dibanding universitas umum.  

Setelah Di-unbundle: Pesona utamanya memancar terang pada matriks Keterampilan Terapan & Keterserapan Industri. Kampus ini akan menonjol pada indikator 100% Sertifikasi Kompetensi, Rasio Kerja Sama Proyek Industri, dan Waktu Tunggu Kerja Lulusan yang Sangat Singkat di Sektor Manufaktur/Teknologi. Publik melihat institusi ini sebagai "Raja Keterampilan Teknik Terapan" tanpa merasa inferior oleh skor sitasi riset murni.

2. Kampus Berbasis Inklusi Sosial dan Daerah (Misal: Universitas Cenderawasih / Universitas Pattimura)

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Terlihat "berkinerja rendah" karena keterbatasan jumlah mahasiswa asing, fasilitas riset internasional yang minim, dan reputasi survei korporasi global yang rendah.  

Setelah Di-unbundle: Kampus ini bersinar pada matriks Mobilitas Sosial & Riset Ekologi/Lokal. Indikator mereka menunjukkan skor tertinggi pada Peran Memutus Rantai Kemiskinan (mendidik mahasiswa generasi pertama dari keluarga kurang mampu) serta Riset Terapan Kedaulatan Pangan/Ekologi Maritim Lokal. Masyarakat menilai kampus ini sebagai "Garda depan keadilan akses pendidikan dan penyelamat ekologi daerah".

3. Perguruan Tinggi Swasta Berorientasi Pasar Kerja 

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Berada di bawah bayang-bayang PTN-BH besar karena kalah pada indikator alokasi dana riset publik dan jumlah sitasi Scopus berskala masif. Kampus terpaksa menyekat sub-indikator tertentu dari ranking global untuk bahan narasi promosi.  

Setelah Di-unbundle: Keunggulan spesifik mereka diakui secara jujur pada matriks Graduate Employment & Corporate Network. Sebuah PTS tidak perlu berpura-pura unggul di semua bidang riset dasar; pesonanya terlihat nyata pada matriks Alumni Impact di sektor swasta/hukum/bisnis nasional dan angka Graduate Employment Rate yang tinggi. Sementara PTS lain dapat bersinar pada matriks Inkubasi Start-up dan Digital Entrepreneurship.  

4. Universitas Riset Utama / PTN-BH (Misal: UI, UGM, ITB)

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Terjebak dalam "stres berkelanjutan" (sustained stress) dalam mengejar target IKU pemeringkatan komersial swasta, sehingga energi dosen terkuras untuk mengejar kuantitas kertas publikasi.  

Setelah Di-unbundle: Pesona keilmuan murni mereka kembali tegak pada matriks Riset Dasar, Kebebasan Akademik, dan Kebijakan Publik. Publik dapat menilai keunggulan mereka dari seberapa banyak hak paten yang dimanfaatkan industri dalam negeri, kualitas open science practices, serta kontribusi pemikiran akademisinya dalam penyusunan Undang-Undang dan kebijakan strategis negara.

Dengan membongkar berbagai ranking/pemeringkatan, dunia pendidikan tinggi Indonesia berpindah dari budaya persaingan angka buatan (metric fetishism) menuju ekosistem keanekaragaman hayati intelektual (intellectual biodiversity), di mana setiap kampus memiliki nilai panggil dan kontribusi nyatanya masing-masing bagi bangsa.

----

Lampiran 1: Contoh intellectual biodiversity

Instiper (Institut Pertanian Stiper) Yogyakarta adalah contoh yang sangat ekstrem sekaligus sempurna mengenai bagaimana sistem pemeringkatan tunggal (bundled ranking) telah mendiskriminasi institusi yang memiliki spesialisasi tajam, dan bagaimana pendekatan unbundling dapat membuka "pesona" serta nilai kontribusi riil kampus tersebut.

Jika Instiper dipaksa bertarung di arena pemeringkatan umum, posisi kampus ini hampir pasti tenggelam di papan bawah atau bahkan tidak terindeks. Metrik bundled akan "menghukum" Instiper karena:  

(1) Rendah angka sitasi teoretis global. Dosen-dosen Instiper berfokus pada riset terapan di perkebunan dan teknologi operasional lapangan, bukan memproduksi puluhan kertas kerja ilmiah teoretis di jurnal berbahasa Inggris yang mengejar skor sitasi Scopus tinggi.  

(2) Minimnya mahasiswa asing. Fokus utama Instiper adalah mendidik anak bangsa menjadi planter (pengelola perkebunan) dan ahli teknologi pertanian dalam negeri, bukan menarik mahasiswa asing untuk mengejar skor International Student Ratio.  

(3) Survei reputasi akademik global yang bias. Akademisi luar negeri di Amerika atau Eropa tidak akan mengenal nama Instiper dalam survei reputasi lembaga pemeringkatan.  

Dalam tatanan tirani ranking, Instiper akan dicap sebagai "kampus tidak berkualitas" hanya karena kriteria ukurnya dibuat oleh lembaga swasta yang mengacu pada model universitas komprehensif Barat.  

Ketika pemeringkatan dibongkar (unbundled) menjadi matriks profil berbasis relevansi dan fungsi spesifik, Instiper bertransformasi dari sekadar "kampus swasta daerah" menjadi Center of Excellence industri perkebunan tropis nasional.  

Berikut adalah gambaran bagaimana pesona Instiper terpancar dalam Matriks Evaluasi Terpilah:

1. Matriks spesialisasi kurikulum & relevansi industri (Ultra-Niche Specialization).

Instiper tidak berpura-pura menjadi universitas serba ada. Pesona utamanya terletak pada keberanian merancang minat studi terapan yang sangat spesifik dan langsung menjawab kebutuhan riil sektor perkebunan nasional:  

Memiliki program/minat studi unik seperti Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), hingga Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS).  

Mengembangkan kurikulum Agromeka Teknologi dan Mekatronika Pertanian untuk modernisasi alat berat dan otomatisasi pemanenan di perkebunan.  

2. Matriks University-Industry Partnership & penyerapan kerja.

Dalam indikator keterikatan industri, Instiper memiliki skor yang sangat tinggi. Model pendidikannya berbasis link and match terintegrasi:  

Menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan grup-grup industri perkebunan dan kehutanan terbesar di Indonesia (seperti PT Smart Tbk, Astra Agro Lestari, Wilmar, Asian Agri, Bumitama Gunajaya Agro, hingga APP Group).  

Kemitraan ini berbentuk beasiswa ikatan dinas, penyediaan fasilitas laboratorium, hingga jalur rekrutmen langsung sebelum mahasiswa lulus.  

3. Matriks riset terapan & penerapan teknologi (Applied technology).

Alih-alih mengejar sitasi publikasi teoretis murni, riset dan fasilitas di Instiper difokuskan pada inovasi teknologi tepat guna di lapangan:  

Memiliki fasilitas Pilot Plant CPO (pabrik pengolahan sawit mini) tempat mahasiswa mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil secara praktis.  

Mengintegrasikan teknologi Pertanian Presisi (precision agriculture) melalui laboratorium Drone/UAV, Sistem Informasi Geografis (SIG), AI, serta Smart Greenhouse untuk operasional kebun.  

Terbukti meraih penghargaan nasional seperti Sawit Indonesia Award kategori Kampus Sawit Terbaik dalam Implementasi Teknologi Terkini.

Kasus Instiper Yogyakarta membuktikan kebobrokan bundled ranking: Bagaimana mungkin sebuah kampus yang menjadi tulang punggung penyedia SDM bagi salah satu industri komoditas terbesar di Indonesia (kelapa sawit) dianggap "tidak berprestasi" hanya karena tidak memenuhi kriteria akademis gaya Barat?

----

Saat sosialisasi Program Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/WCU), Prof Brian Yuliarto memang menyatakan: "Ranking jangan sampai membuat kita menjadi fraud. Kalau kita meneliti dengan serius, konsisten, dan sabar, hasilnya pasti baik".

Ia menegaskan di media bahwa "Ranking ini bukan tujuan, tapi ini adalah refleksi kemajuan dan capaian riset..." serta mengimbau agar kampus saling berkolaborasi, bukan saling bersaing instan demi peringkat.

Kendati demikian, pada kenyataannya, alih-alih membongkar ikatan negara dari instrumen komersial, Kemendiktisaintek justru menggelar acara resmi "Anugerah Perguruan Tinggi Berprestasi berdasarkan hasil lembaga pemeringkatan". Dalam acara tersebut, Mendiktisaintek menyerahkan penghargaan negara secara langsung kepada kampus-kampus yang masuk dalam daftar agensi swasta.  

Kemendiktisaintek justru merilis kabar gembira mengenai "lonjakan peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam sebesar 46%" sebagai indikator utama keberhasilan transformasi pendidikan tinggi ( https://www.antaranews.com/berita/4923245/peringkat-perguruan-tinggi-indonesia-di-qs-wur-melonjak-46-persen ).

Kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta kucuran dana padanan (matching fund) maupun dana pendamping Equity PTN-BH tetap mengacu dan mengikat kinerja kampus pada matriks pemeringkatan swasta global tersebut.

Jika ada klaim bahwa Kemendiktisaintek sudah melakukan unbundling hanya karena mengapresiasi Pemeringkatan By Subject (pemeringkatan berdasarkan rumpun ilmu), hal tersebut adalah kesesatan konseptual.

Pemeringkatan By Subject bukanlah unbundling evaluasi pendidikan tinggi, melainkan strategi diferensiasi produk komersial milik lembaga tertentu agar semakin banyak divisi/fakultas di universitas yang terundang untuk membeli layanan. Pemeringkatan By Subject tetaplah instrumen bundled yang menggunakan metodologi survei reputasi dan angka sitasi komersial yang mengaburkan dimensi kesejahteraan dosen, kebebasan akademik, keadilan akses mahasiswa miskin, serta relevansi sosial riset.

Kemendiktisaintek belum menunjukkan langkah konkret untuk merombak regulasi IKU. Meskipun Kemendiktisaintek meluncurkan IKU 2026 yang menambah indikator kesejahteraan dosen dan dampak kebijakan, kebijakan tersebut sama sekali belum menyentuh akar masalah. Kementerian hanya melakukan penambahan beban birokrasi (re-bundling), bukan menerapkan Matriks Evaluasi Terpilah (Unbundled Assessment) yang sejati. Evaluasi kampus masih diikat pada skor komposit tunggal dan dipaksakan secara seragam, sementara kementerian di saat yang sama masih sibuk membagikan anugerah resmi berbasis pemeringkatan dari lembaga swasta komersial.

Penggunaan instrumen penilaian modern berbasis kualitatif, seperti skenario kasus stylized vignettes, sama sekali absen dari agenda reformasi kementerian.

Tanpa adanya perombakan radikal pada regulasi IKU dan pemberhentian total penganugerahan berbasis metrik komersial, pernyataan arah baru kebijakan kementerian - "Kampus Berdampak" - saya sangat khawatir, hanyalah sebatas wacana di atas kertas.

Juneman Abraham, ahli psikologi korupsi yang menekuni kajian korupsi ilmu/korupsi akademik

---

Lampiran 2: Bagaimana dengan Negara Lain?

Sebagai pembanding, Australia menerapkan evaluasi berbasis kesepakatan misi (Mission-Based Compacts). Setiap perguruan tinggi menegosiasikan target kinerjanya masing-masing dengan pemerintah federal berdasarkan profil spesifik kampus tersebut (misal: kampus daerah yang berfokus pada aksesibilitas lokal vs. kampus Group of Eight yang berfokus pada riset global). Kampus daerah dinilai dari tingkat partisipasi dan keterlibatan komunitas lokal, bukan dipaksa bertarung jumlah publikasi internasional dengan universitas riset papan atas. Meskipun ada kritik bahwa agar benar-benar berdampak, kesepakatan misi harus memberikan kebebasan anggaran yang nyata bagi kampus untuk mengeksekusi strategi uniknya, namun Australia bergerak maju dalam konteks unbundled assessment.

Di Amerika Latin, perlawanan terhadap tirani ranking dan pengkomoditasan pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada kritik, melainkan telah diwujudkan melalui ekosistem sains terbuka berbasis publik dan gerakan reformasi regional FOLEC-CLACSO (Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica). 

Berbeda dengan Asia Tenggara yang cenderung mengekor indikator komersial Barat, negara-negara Amerika Latin secara konsisten menolak ketergantungan pada basis data komersial berbayar mahal maupun agensi pemeringkat swasta. Sebagai gantinya, mereka membangun infrastruktur Diamond Open Access terbesar di dunia melalui platform publik seperti SciELO dan Redalyc, di mana jurnal ilmiah dan hasil riset diakses secara bebas tanpa biaya bagi penulis maupun pembaca. Melalui kerangka FOLEC, evaluasi ilmiah direformasi agar tidak mengukur kinerja akademisi berdasarkan angka sitasi atau journal impact factor instan, melainkan pada kedaulatan pengetahuan dan relevansi riset bagi masyarakat.  

Selain itu, model evaluasi perguruan tinggi di Amerika Latin berakar kuat pada tradisi historis Extensión Universitaria (Ekstensi/Aksi Sosial) yang lahir dari Reformasi Universitas Córdoba 1918. Bagi universitas publik utama di kawasan tersebut (seperti UNAM di Meksiko atau Universidad de São Paulo di Brasil), pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kegiatan administratif pelengkap, melainkan pilar utama yang memiliki bobot evaluasi setara dengan pengajaran dan penelitian. Kampus-kampus ini dinilai berdasarkan seberapa besar teknologi dan riset mereka terlibat langsung dalam menyelesaikan krisis ekologi, ketimpangan sosial, hak asasi manusia, dan kesehatan publik di kawasan sekitar—sebuah dimensi keberlanjutan sosial yang secara sistematis diabaikan dan dikerdilkan oleh instrumen pemeringkatan komersial global.

Sejak Reformasi Universitas Córdoba 1918, perguruan tinggi di Amerika Latin mengoperasikan sistem tri dharma dengan tiga pilar mandiri: Docencia (Pengajaran), Investigación (Penelitian), dan Extensión Universitaria (Aksi/Pengabdian Sosial).  

Dalam Sistem Bundled Ranking Barat: Pengabdian kepada masyarakat atau dampak sosial tidak memiliki metrik independen dan kerap diabaikan atau direduksi menjadi sekadar poin kuesioner reputasi.  

Dalam Praktik Amerika Latin (Unbundled): Extensión dievaluasi sebagai dimensi kinerja yang berdiri sendiri dan memiliki bobot kelayakan karir/insentif yang setara dengan penelitian. Seorang profesor di Universitas Buenos Aires (UBA) atau Universitas Kosta Rika (UCR) dapat dinilai berkinerja tinggi atas kontribusi intervensi sosialnya di komunitas lokal, tanpa harus menggabungkannya ke dalam skor publikasi Scopus.

Secara riil, memang masih terdapat kontradiksi internal di beberapa negara. Lembaga pendanaan sains nasional di beberapa negara (seperti CNPq/CAPES di Brasil atau ANID di Chile) terkadang masih tergoda menggunakan metrik sitasi Scopus/Web of Science untuk alokasi beasiswa internasional akibat tekanan globalisasi.  

Namun, bedanya dengan kawasan lain:

Amerika Latin memiliki perlawanan institusional yang terorganisir (FOLEC-CLACSO) yang didukung oleh asosiasi rektor dan badan sains nasional untuk terus mengembalikan evaluasi ke prinsip unbundling dan relevansi sosial.  

Kampus-kampus terbesar di Amerika Latin (seperti UNAM Meksiko atau USP Brasil) menolak menjadikan posisi di peringkat lembaga swasta global sebagai kriteria utama penetapan alokasi anggaran internal mereka.  

Australia dan Amerika Latin adalah bukti nyata bahwa Unbundled Assessment sangat bisa diterapkan secara empiris. Mereka membuktikan bahwa kualitas perguruan tinggi dapat diukur secara adil dan bermartabat tanpa perlu menyembah angka komposit yang dijual oleh lembaga pemeringkat komersial swasta.

Simtom Kegagalan Sistemik dari Kasus "Riset Palsu di Travel Grant"

Krisis integritas akademik yang marak terjadi akhir-akhir ini - seperti fenomena berburu insentif, pencatutan nama (unauthorized authorship) di konferensi (kasus RF & P) maupun jurnal ilmiah (ingat kasus Profesor K?) - tidak boleh dilihat sekadar sebagai "dosa personal" atau kenakalan moral peneliti muda secara individual. Fenomena ini adalah simptom dari kegagalan sistemik di mana dimensi struktural yang abai (ignorant) berkelindan dengan dimensi kultural yang mengalami krisis keteladanan kronis.

 

Dimensi Struktural: Pembiaran dan kebijakan yang anomik/simpang siur

Secara struktural, negara dan institusi pendidikan tinggi gagal membangun dan merawat infrastruktur edukasi dan pengawasan etika yang kokoh.

●      Salah satu indikator kuatnya adalah dibiarkannya instrumen seperti ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) berjalan tanpa taji atau "mati".

●      Yang dipertahankan justru sistem yang berorientasikan ranking/pemeringkatan produktivitas publikasi (seperti SINTA/Science and Technology Index, diperkuat lagi dengan IKU/Indikator Kinerja Utama Universitas yang diterbitkan baru-baru ini oleh Kemendiktisaintek), atau konformitas yang kuat terhadap tuntutan publikasi global -  dalam hal mana sistem ini telah melahirkan risiko tinggi yang mendorong akademisi mencari celah korupsi akademik. Yang lahir bukanlah hilirisasi ilmu, melainkan pemburuan rente akademik.

●      Kebijakan makro dari kementerian/Lembaga terkait tidak pernah mengurus secara serius masalah integritas akademik dengan menyentuh akar masalah ekosistem riset nasional, melainkan hanya sibuk “memadamkan kebakaran” dengan teknikalitas (seperti skrining, filter, audit, cekal, dan sejenisnya) saat kasus mencuat ke publik.

 

Dimensi Kultural: Krisis keteladanan kronik dari senioritas 

Secara kultural, peneliti dan pemuda kita tumbuh dalam ruang minim keteladanan, atau bahkan dikelilingi oleh keteladanan yang keliru dari para seniornya.

●      Generasi muda menyaksikan bagaimana borok yang terbongkar cukup banyak dari para elite akademik yang justru melakukan fabrikasi dan falsifikasi demi jabatan akademik yang dipandang harus dicapai dengan “cara apapun”, sebagaimana investigasi Kompas mengenai perjokian karya ilmiah di kalangan calon guru besar.

●      Mengutip refleksi saya pada kasus LPDP (Mba DS) yang lalu, tindakan WNI yang kehilangan kompas moralitas atau hanya menyuburkan kepentingan pribadi (melupakan kepentingan masyarakat yang lebih luas), berakar dari minimnya keteladanan moral dari para profesor (lihat juga: Tajuk Rencana KOMPAS: Guru Besar Abal-abal) dan pejabat publik negeri ini. Ketika "pucuk pimpinan" kehilangan integritas, moralitas generasi di bawahnya ikut runtuh secara perlahan.

 

Dampak dan Ironi: Horizontal public shaming & cuci tangan institusional

Rangkaian kerusakan struktural dan kultural ini bermuara pada ironi yang tragis di permukaan sosial:

●      Pemuda-pemudi kita (seperti daftar nama terduga pelaku yang beredar di media sosial) akhirnya terjebak dalam pusaran investigasi dan public shaming horizontal yang semakin intens di platform digital seperti X dan Threads. Sesama anak muda saling memburu dan menghakimi di ruang publik.

●      Sementara itu, mereka yang berada di struktur atas (universitas, komite etik, birokrat di eksekutif dan legislatif) memosisikan diri hanya sebagai penilai atau pengambil tindakan hukum formal. Institusi juga buru-buru menegaskan bahwa "ini tidak berkaitan dengan kegiatan kampus saat berkuliah" atau "mereka bukan dosen aktif". Ini adalah bentuk patronase moral sekaligus sikap lepas tangan tanpa ada refleksi mendalam, bahwa ekosistem yang mereka bangun dan peliharalah yang sangat mungkin melahirkan “monster-monster” kecil ini.

 

Pada akhirnya, siapa yang jadi korban? 

Korban sejatinya adalah masa depan sains dan generasi muda itu sendiri. Mereka dikorbankan oleh sistem yang menuntut capaian kuantitatif di satu sisi, namun menyuburkan kultur anomik-korosif serta ignorant terhadap situasi struktural di sisi lain. Pembenahan tidak akan pernah selesai jika kita hanya berburu "apa yang di depan mata" tanpa merombak total cara pandang institusi atas integritas ilmiah.