Ranking (Lagi): Mengapa Kita Tidak Pernah Belajar?

Ikut dalam perdebatan otentisitas (asli vs. palsu) antar-lembaga pemeringkatan justru mengalihkan perhatian dari masalah struktural yang sesungguhnya: perguruan tinggi saat ini mengalami "fetisisme terhadap ranking". 

Heran juga. Di saat sistem ranking atau peringkat kelas resmi sudah ditiadakan di buku rapor pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA), pendidikan tinggi malah semakin getol berorientasi pada ranking. Format rapor SD hingga SMA saat ini berfokus pada pencapaian kompetensi individu siswa dan perkembangan proses belajar, bukan lagi perbandingan skor antar siswa. Mengapa pendidikan tinggi malah menstandarisasi dan mengglorifikasi perbandingan skor antar dosen, antar mahasiswa, dan antar kampus yang diciptakan/dihadirkan oleh agensi pemeringkatan internasional komersial?

Akibat dari "fetisisme" itu, universitas dipaksa memprioritaskan alokasi anggaran untuk mengejar indikator-indikator tersebut dibanding mendanai riset-riset akar rumput yang dibutuhkan masyarakat lokal.

Sebuah universitas merasa berkualitas hanya karena peringkatnya naik beberapa tingkat di indeks internasional, meskipun fasilitas pengajaran dasarnya terbengkalai, beban mengajar dosen berlebihan, atau tingkat kesejahteraan akademisinya rendah. Angka persentase keterserapan kerja lulusan (misalnya "87,2% dalam waktu 12–15 bulan") diperlakukan seolah-olah menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Faktanya, lembaga pemeringkatan swasta global pada dasarnya adalah entitas bisnis komersial. Strategi pertumbuhan bisnis mereka bertumpu pada penciptaan arena kompetisi baru secara terus-menerus dan pengkomoditasan jasa konsultansi pendukung. 

Kelemahan atau ketakutan kampus akan penurunan peringkat dimanfaatkan oleh agensi untuk menjual paket solusi. Monetisasi ini mencakup beberapa lini bisnis utama, seperti audit dan rating berbayar, kemitraan acara (seperti konferensi tingkat tinggi) dan promosi bersponsor, sampai dengan layanan konsultansi dan analisis data.

Agensi pemeringkat menjual akses ke platform data analitis canggih serta layanan konsultansi tatap muka. Pimpinan universitas membayar biaya yang signifikan untuk mendapatkan rekomendasi tentang indikator mana yang harus ditingkatkan agar peringkat mereka naik pada edisi tahun berikutnya. Agensi juga menjual perangkat lunak manajemen pendidikan tinggi (Software-as-a-Service/SaaS) untuk mengelola mobilitas internasional, kerja sama akademik, dan sistem perekrutan mahasiswa internasional. Produk ini dipasarkan sebagai alat bantu otomatisasi yang terintegrasi dengan kriteria penilaian pemeringkatan mereka).

Salah satu jalan keluarnya, pemerintah perlu merevisi Keputusan Menteri terkait IKU (indikator kinerja utama) perguruan tinggi dengan menghapus target-target eksplisit yang mengikat kinerja universitas pada posisi pemeringkatan apapun. Dana padanan (matching fund) atau insentif perguruan tinggi tidak boleh lagi didasarkan pada lonjakan peringkat di lembaga pemeringkat komersial, melainkan pada dampak nyata riset terhadap penyelesaian masalah nasional, kedaulatan pangan, energi, kesehatan, dan inklusivitas akses pendidikan.

Photo by Suoerix on Unsplash

Pemerintah dan badan akreditasi (BAN-PT/LAM) perlu mengganti sistem penilaian tunggal dengan Matriks Evaluasi Terpilah (Unbundled) yang mengukur kinerja kampus dalam enam dimensi mandiri tanpa digabungkan:

(1) Pengajaran dan keadilan akses, yang mengukur mutu pembelajaran, rasio keterjangkauan biaya kuliah, dan tingkat keberagaman sosial-ekonomi mahasiswa.

(2) Riset terapan dan kontekstual, yang mengukur sejauh mana hasil penelitian digunakan oleh masyarakat lokal dan industri dalam negeri.

(3) Kesejahteraan dan kebebasan akademik, yang mengukur tingkat perlindungan hak-hak dosen, rasio beban kerja, dan jaminan kebebasan mimbar akademik.

(4) Sumbangan pengetahuan terbuka, yang mengukur jumlah pengetahuan dan praktik sains yang dibuka secara bebas untuk publik.

(5) Demografi & inklusivitas keadilan sosial mahasiswa, yang mengukur seberapa besar kampus mampu mengangkat lulusan dari latar belakang ekonomi lemah  untuk mendapatkan pekerjaan yang memutus rantai kemiskinan keluarga.

(6) Dampak keilmuan & manfaat pekerjaan alumni bagi publik, yang mengukur sejauh mana ilmu yang dipelajari di kampus diterapkan mahasiswa/lulusan dalam pekerjaan serta kontribusi pekerjaan tersebut bagi sektor-sektor publik yang vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. 

Selain itu, akreditasi dapat menggunakan skenario kasus konkret (stylized vignettes) untuk menilai tata kelola dan dampak pengabdian masyarakat, sehingga meminimalkan manipulasi data administratif oleh manajemen universitas. Optimalisasi indeks publik yang transparan dan bebas dari komersialisasi harus dilakukan, di mana penilaian kualitatif oleh sejawat (peer review) mendapat bobot lebih tinggi ketimbang sekadar kalkulasi matematis seperti jumlah sitasi.

Dampak utama dari di-unbundle atau dibongkarnya sistem pemeringkatan tunggal (bundled ranking) adalah terhentinya penyeragaman paksa (institutional isomorphism) dan terbukanya ruang bagi diversitas keunggulan perguruan tinggi.  

Selama ini, bundled ranking memaksa seluruh kampus—baik universitas negeri raksasa, perguruan tinggi swasta, politeknik vokasi, hingga kampus di daerah terpencil—untuk mengejar satu cetak biru yang sama: menjadi Western-style Research University. Ketika indikator dibongkar menjadi matriks profil mandiri berbasis kerangka Unbundled Assessment, dampak mendasar yang muncul antara lain:  

(1) Efisiensi anggaran dan fokus kinerja. Kampus tidak lagi membuang puluhan ribu dolar anggaran untuk membeli paket konsultansi atau sertifikasi audit demi mendongkrak skor agregat. Anggaran dialokasikan langsung untuk penguatan laboratorium, beasiswa, dan kesejahteraan dosen.  

(2) Eliminasi "gimmick" dan manipulasi data. Kampus tidak perlu lagi melakukan strategi "menyisihkan dan menonjolkan" suatu indikator tertentu secara terisolasi demi membangun narasi promosi. Melainkan, profil kampus ditampilkan secara transparan dalam bentuk peta kekuatan (radar plot).  

(3) Pengakuan atas relevansi sosial dan keunikan misi. Kampus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka berhasil menjalankan misi khususnya, bukan berdasarkan seberapa mirip mereka dengan universitas kaya di negara maju.  

Ilustrasi konkret pesona masing-masing kampus setelah pemeringkatan di-unbundle, sebagai berikut:

Dengan sistem "Unbundled Assessment" yang saya usulkan, tidak ada lagi satu gelar "Kampus Nomor 1" yang memonopoli keunggulan. Setiap kampus memperlihatkan pesona dan dampaknya secara spesifik:

1. Politeknik dan Institut Vokasi 

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Banyak kali berada di posisi bawah atau bahkan tidak masuk hitungan karena angka sitasi jurnal ilmiah dan jumlah dosen bergelar Profesor/Doktor kalah dibanding universitas umum.  

Setelah Di-unbundle: Pesona utamanya memancar terang pada matriks Keterampilan Terapan & Keterserapan Industri. Kampus ini akan menonjol pada indikator 100% Sertifikasi Kompetensi, Rasio Kerja Sama Proyek Industri, dan Waktu Tunggu Kerja Lulusan yang Sangat Singkat di Sektor Manufaktur/Teknologi. Publik melihat institusi ini sebagai "Raja Keterampilan Teknik Terapan" tanpa merasa inferior oleh skor sitasi riset murni.

2. Kampus Berbasis Inklusi Sosial dan Daerah (Misal: Universitas Cenderawasih / Universitas Pattimura)

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Terlihat "berkinerja rendah" karena keterbatasan jumlah mahasiswa asing, fasilitas riset internasional yang minim, dan reputasi survei korporasi global yang rendah.  

Setelah Di-unbundle: Kampus ini bersinar pada matriks Mobilitas Sosial & Riset Ekologi/Lokal. Indikator mereka menunjukkan skor tertinggi pada Peran Memutus Rantai Kemiskinan (mendidik mahasiswa generasi pertama dari keluarga kurang mampu) serta Riset Terapan Kedaulatan Pangan/Ekologi Maritim Lokal. Masyarakat menilai kampus ini sebagai "Garda depan keadilan akses pendidikan dan penyelamat ekologi daerah".

3. Perguruan Tinggi Swasta Berorientasi Pasar Kerja 

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Berada di bawah bayang-bayang PTN-BH besar karena kalah pada indikator alokasi dana riset publik dan jumlah sitasi Scopus berskala masif. Kampus terpaksa menyekat sub-indikator tertentu dari ranking global untuk bahan narasi promosi.  

Setelah Di-unbundle: Keunggulan spesifik mereka diakui secara jujur pada matriks Graduate Employment & Corporate Network. Sebuah PTS tidak perlu berpura-pura unggul di semua bidang riset dasar; pesonanya terlihat nyata pada matriks Alumni Impact di sektor swasta/hukum/bisnis nasional dan angka Graduate Employment Rate yang tinggi. Sementara PTS lain dapat bersinar pada matriks Inkubasi Start-up dan Digital Entrepreneurship.  

4. Universitas Riset Utama / PTN-BH (Misal: UI, UGM, ITB)

Dalam Sistem Bundled Ranking (Lama): Terjebak dalam "stres berkelanjutan" (sustained stress) dalam mengejar target IKU pemeringkatan komersial swasta, sehingga energi dosen terkuras untuk mengejar kuantitas kertas publikasi.  

Setelah Di-unbundle: Pesona keilmuan murni mereka kembali tegak pada matriks Riset Dasar, Kebebasan Akademik, dan Kebijakan Publik. Publik dapat menilai keunggulan mereka dari seberapa banyak hak paten yang dimanfaatkan industri dalam negeri, kualitas open science practices, serta kontribusi pemikiran akademisinya dalam penyusunan Undang-Undang dan kebijakan strategis negara.

Dengan membongkar berbagai ranking/pemeringkatan, dunia pendidikan tinggi Indonesia berpindah dari budaya persaingan angka buatan (metric fetishism) menuju ekosistem keanekaragaman hayati intelektual (intellectual biodiversity), di mana setiap kampus memiliki nilai panggil dan kontribusi nyatanya masing-masing bagi bangsa.

----

Lampiran 1: Contoh intellectual biodiversity

Instiper (Institut Pertanian Stiper) Yogyakarta adalah contoh yang sangat ekstrem sekaligus sempurna mengenai bagaimana sistem pemeringkatan tunggal (bundled ranking) telah mendiskriminasi institusi yang memiliki spesialisasi tajam, dan bagaimana pendekatan unbundling dapat membuka "pesona" serta nilai kontribusi riil kampus tersebut.

Jika Instiper dipaksa bertarung di arena pemeringkatan umum, posisi kampus ini hampir pasti tenggelam di papan bawah atau bahkan tidak terindeks. Metrik bundled akan "menghukum" Instiper karena:  

(1) Rendah angka sitasi teoretis global. Dosen-dosen Instiper berfokus pada riset terapan di perkebunan dan teknologi operasional lapangan, bukan memproduksi puluhan kertas kerja ilmiah teoretis di jurnal berbahasa Inggris yang mengejar skor sitasi Scopus tinggi.  

(2) Minimnya mahasiswa asing. Fokus utama Instiper adalah mendidik anak bangsa menjadi planter (pengelola perkebunan) dan ahli teknologi pertanian dalam negeri, bukan menarik mahasiswa asing untuk mengejar skor International Student Ratio.  

(3) Survei reputasi akademik global yang bias. Akademisi luar negeri di Amerika atau Eropa tidak akan mengenal nama Instiper dalam survei reputasi lembaga pemeringkatan.  

Dalam tatanan tirani ranking, Instiper akan dicap sebagai "kampus tidak berkualitas" hanya karena kriteria ukurnya dibuat oleh lembaga swasta yang mengacu pada model universitas komprehensif Barat.  

Ketika pemeringkatan dibongkar (unbundled) menjadi matriks profil berbasis relevansi dan fungsi spesifik, Instiper bertransformasi dari sekadar "kampus swasta daerah" menjadi Center of Excellence industri perkebunan tropis nasional.  

Berikut adalah gambaran bagaimana pesona Instiper terpancar dalam Matriks Evaluasi Terpilah:

1. Matriks spesialisasi kurikulum & relevansi industri (Ultra-Niche Specialization).

Instiper tidak berpura-pura menjadi universitas serba ada. Pesona utamanya terletak pada keberanian merancang minat studi terapan yang sangat spesifik dan langsung menjawab kebutuhan riil sektor perkebunan nasional:  

Memiliki program/minat studi unik seperti Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), hingga Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS).  

Mengembangkan kurikulum Agromeka Teknologi dan Mekatronika Pertanian untuk modernisasi alat berat dan otomatisasi pemanenan di perkebunan.  

2. Matriks University-Industry Partnership & penyerapan kerja.

Dalam indikator keterikatan industri, Instiper memiliki skor yang sangat tinggi. Model pendidikannya berbasis link and match terintegrasi:  

Menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan grup-grup industri perkebunan dan kehutanan terbesar di Indonesia (seperti PT Smart Tbk, Astra Agro Lestari, Wilmar, Asian Agri, Bumitama Gunajaya Agro, hingga APP Group).  

Kemitraan ini berbentuk beasiswa ikatan dinas, penyediaan fasilitas laboratorium, hingga jalur rekrutmen langsung sebelum mahasiswa lulus.  

3. Matriks riset terapan & penerapan teknologi (Applied technology).

Alih-alih mengejar sitasi publikasi teoretis murni, riset dan fasilitas di Instiper difokuskan pada inovasi teknologi tepat guna di lapangan:  

Memiliki fasilitas Pilot Plant CPO (pabrik pengolahan sawit mini) tempat mahasiswa mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil secara praktis.  

Mengintegrasikan teknologi Pertanian Presisi (precision agriculture) melalui laboratorium Drone/UAV, Sistem Informasi Geografis (SIG), AI, serta Smart Greenhouse untuk operasional kebun.  

Terbukti meraih penghargaan nasional seperti Sawit Indonesia Award kategori Kampus Sawit Terbaik dalam Implementasi Teknologi Terkini.

Kasus Instiper Yogyakarta membuktikan kebobrokan bundled ranking: Bagaimana mungkin sebuah kampus yang menjadi tulang punggung penyedia SDM bagi salah satu industri komoditas terbesar di Indonesia (kelapa sawit) dianggap "tidak berprestasi" hanya karena tidak memenuhi kriteria akademis gaya Barat?

----

Saat sosialisasi Program Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/WCU), Prof Brian Yuliarto memang menyatakan: "Ranking jangan sampai membuat kita menjadi fraud. Kalau kita meneliti dengan serius, konsisten, dan sabar, hasilnya pasti baik".

Ia menegaskan di media bahwa "Ranking ini bukan tujuan, tapi ini adalah refleksi kemajuan dan capaian riset..." serta mengimbau agar kampus saling berkolaborasi, bukan saling bersaing instan demi peringkat.

Kendati demikian, pada kenyataannya, alih-alih membongkar ikatan negara dari instrumen komersial, Kemendiktisaintek justru menggelar acara resmi "Anugerah Perguruan Tinggi Berprestasi berdasarkan hasil lembaga pemeringkatan". Dalam acara tersebut, Mendiktisaintek menyerahkan penghargaan negara secara langsung kepada kampus-kampus yang masuk dalam daftar agensi swasta.  

Kemendiktisaintek justru merilis kabar gembira mengenai "lonjakan peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam sebesar 46%" sebagai indikator utama keberhasilan transformasi pendidikan tinggi ( https://www.antaranews.com/berita/4923245/peringkat-perguruan-tinggi-indonesia-di-qs-wur-melonjak-46-persen ).

Kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta kucuran dana padanan (matching fund) maupun dana pendamping Equity PTN-BH tetap mengacu dan mengikat kinerja kampus pada matriks pemeringkatan swasta global tersebut.

Jika ada klaim bahwa Kemendiktisaintek sudah melakukan unbundling hanya karena mengapresiasi Pemeringkatan By Subject (pemeringkatan berdasarkan rumpun ilmu), hal tersebut adalah kesesatan konseptual.

Pemeringkatan By Subject bukanlah unbundling evaluasi pendidikan tinggi, melainkan strategi diferensiasi produk komersial milik lembaga tertentu agar semakin banyak divisi/fakultas di universitas yang terundang untuk membeli layanan. Pemeringkatan By Subject tetaplah instrumen bundled yang menggunakan metodologi survei reputasi dan angka sitasi komersial yang mengaburkan dimensi kesejahteraan dosen, kebebasan akademik, keadilan akses mahasiswa miskin, serta relevansi sosial riset.

Kemendiktisaintek belum menunjukkan langkah konkret untuk merombak regulasi IKU. Meskipun Kemendiktisaintek meluncurkan IKU 2026 yang menambah indikator kesejahteraan dosen dan dampak kebijakan, kebijakan tersebut sama sekali belum menyentuh akar masalah. Kementerian hanya melakukan penambahan beban birokrasi (re-bundling), bukan menerapkan Matriks Evaluasi Terpilah (Unbundled Assessment) yang sejati. Evaluasi kampus masih diikat pada skor komposit tunggal dan dipaksakan secara seragam, sementara kementerian di saat yang sama masih sibuk membagikan anugerah resmi berbasis pemeringkatan dari lembaga swasta komersial.

Penggunaan instrumen penilaian modern berbasis kualitatif, seperti skenario kasus stylized vignettes, sama sekali absen dari agenda reformasi kementerian.

Tanpa adanya perombakan radikal pada regulasi IKU dan pemberhentian total penganugerahan berbasis metrik komersial, pernyataan arah baru kebijakan kementerian - "Kampus Berdampak" - saya sangat khawatir, hanyalah sebatas wacana di atas kertas.

Juneman Abraham, ahli psikologi korupsi yang menekuni kajian korupsi ilmu/korupsi akademik

---

Lampiran 2: Bagaimana dengan Negara Lain?

Sebagai pembanding, Australia menerapkan evaluasi berbasis kesepakatan misi (Mission-Based Compacts). Setiap perguruan tinggi menegosiasikan target kinerjanya masing-masing dengan pemerintah federal berdasarkan profil spesifik kampus tersebut (misal: kampus daerah yang berfokus pada aksesibilitas lokal vs. kampus Group of Eight yang berfokus pada riset global). Kampus daerah dinilai dari tingkat partisipasi dan keterlibatan komunitas lokal, bukan dipaksa bertarung jumlah publikasi internasional dengan universitas riset papan atas. Meskipun ada kritik bahwa agar benar-benar berdampak, kesepakatan misi harus memberikan kebebasan anggaran yang nyata bagi kampus untuk mengeksekusi strategi uniknya, namun Australia bergerak maju dalam konteks unbundled assessment.

Di Amerika Latin, perlawanan terhadap tirani ranking dan pengkomoditasan pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada kritik, melainkan telah diwujudkan melalui ekosistem sains terbuka berbasis publik dan gerakan reformasi regional FOLEC-CLACSO (Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica). 

Berbeda dengan Asia Tenggara yang cenderung mengekor indikator komersial Barat, negara-negara Amerika Latin secara konsisten menolak ketergantungan pada basis data komersial berbayar mahal maupun agensi pemeringkat swasta. Sebagai gantinya, mereka membangun infrastruktur Diamond Open Access terbesar di dunia melalui platform publik seperti SciELO dan Redalyc, di mana jurnal ilmiah dan hasil riset diakses secara bebas tanpa biaya bagi penulis maupun pembaca. Melalui kerangka FOLEC, evaluasi ilmiah direformasi agar tidak mengukur kinerja akademisi berdasarkan angka sitasi atau journal impact factor instan, melainkan pada kedaulatan pengetahuan dan relevansi riset bagi masyarakat.  

Selain itu, model evaluasi perguruan tinggi di Amerika Latin berakar kuat pada tradisi historis Extensión Universitaria (Ekstensi/Aksi Sosial) yang lahir dari Reformasi Universitas Córdoba 1918. Bagi universitas publik utama di kawasan tersebut (seperti UNAM di Meksiko atau Universidad de São Paulo di Brasil), pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kegiatan administratif pelengkap, melainkan pilar utama yang memiliki bobot evaluasi setara dengan pengajaran dan penelitian. Kampus-kampus ini dinilai berdasarkan seberapa besar teknologi dan riset mereka terlibat langsung dalam menyelesaikan krisis ekologi, ketimpangan sosial, hak asasi manusia, dan kesehatan publik di kawasan sekitar—sebuah dimensi keberlanjutan sosial yang secara sistematis diabaikan dan dikerdilkan oleh instrumen pemeringkatan komersial global.

Sejak Reformasi Universitas Córdoba 1918, perguruan tinggi di Amerika Latin mengoperasikan sistem tri dharma dengan tiga pilar mandiri: Docencia (Pengajaran), Investigación (Penelitian), dan Extensión Universitaria (Aksi/Pengabdian Sosial).  

Dalam Sistem Bundled Ranking Barat: Pengabdian kepada masyarakat atau dampak sosial tidak memiliki metrik independen dan kerap diabaikan atau direduksi menjadi sekadar poin kuesioner reputasi.  

Dalam Praktik Amerika Latin (Unbundled): Extensión dievaluasi sebagai dimensi kinerja yang berdiri sendiri dan memiliki bobot kelayakan karir/insentif yang setara dengan penelitian. Seorang profesor di Universitas Buenos Aires (UBA) atau Universitas Kosta Rika (UCR) dapat dinilai berkinerja tinggi atas kontribusi intervensi sosialnya di komunitas lokal, tanpa harus menggabungkannya ke dalam skor publikasi Scopus.

Secara riil, memang masih terdapat kontradiksi internal di beberapa negara. Lembaga pendanaan sains nasional di beberapa negara (seperti CNPq/CAPES di Brasil atau ANID di Chile) terkadang masih tergoda menggunakan metrik sitasi Scopus/Web of Science untuk alokasi beasiswa internasional akibat tekanan globalisasi.  

Namun, bedanya dengan kawasan lain:

Amerika Latin memiliki perlawanan institusional yang terorganisir (FOLEC-CLACSO) yang didukung oleh asosiasi rektor dan badan sains nasional untuk terus mengembalikan evaluasi ke prinsip unbundling dan relevansi sosial.  

Kampus-kampus terbesar di Amerika Latin (seperti UNAM Meksiko atau USP Brasil) menolak menjadikan posisi di peringkat lembaga swasta global sebagai kriteria utama penetapan alokasi anggaran internal mereka.  

Australia dan Amerika Latin adalah bukti nyata bahwa Unbundled Assessment sangat bisa diterapkan secara empiris. Mereka membuktikan bahwa kualitas perguruan tinggi dapat diukur secara adil dan bermartabat tanpa perlu menyembah angka komposit yang dijual oleh lembaga pemeringkat komersial swasta.